Diposkan dalam Peraturan pada Juni 28, 2007 | Leave a Comment »
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2002
TENTANG
KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI TERHADAP
KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi [...]
Untuk mentranslate bahasa
Diposkan dalam KEPUTUSAN PRESIDEN pada Juni 28, 2007 | Leave a Comment »
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
AD HOC PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : 1. bahwa ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perlu [...]
Untuk mentranslate bahasa
Diposkan dalam KEPUTUSAN PRESIDEN pada Juni 28, 2007 | Leave a Comment »
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
AD HOC PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : 1. bahwa ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perlu disempurnakan [...]
Untuk mentranslate bahasa
Diposkan dalam PERATURAN PEMERINTAH pada Juni 28, 2007 | 2 Komentar »
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2002
TENTANG
KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI TERHADAP
KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia [...]
Untuk mentranslate bahasa