Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘Kemiskinan’

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 1953

TENTANG

MERAWAT ORANG ORANG MISKIN DAN ORANG ORANG YANG KURANG MAMPU



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a.bahwa Pemerintah berkewajiban untuk senantiasa berusaha meninggikan derajat kesehatan rakyat;

b.bahwa dalam hal itu penting sekali usaha-usaha kuratip bagi perawatan orang-orang yang miskin dan orang-orang yang kurang mampu;

c.bahwa perawatan orang-orang yang miskin dan orang-orang yang kurang mampu dalam tahun-tahun yang akan datang tidak cukup dapat diselenggarakan oleh Pemerintah;

d.bahwa oleh karena itu dalam hal ini perlu mempergunakan usaha rumah sakit-rumah sakit partikulir dalam perawatan tersebut;

Mengingat: Pasal 42 dan Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan :

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Memutuskan:

Dengan mencabut ordonansi dalam Staatsblad 1928 Nr 540, yang terakhir diubah dengan Staatsblad 1949 Nr 213;
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT PARTIKULIR YANG MERAWAT ORANG-ORANG YANG MISKIN DAN ORANG-ORANG YANG KURANG MAMPU.

Pasal 1

(1)Atas permintaan Pengurus sesuatu rumah-sakit, maka Menteri Kesehatan dapat menunjuk suatu rumah-sakit atau sebagian dari sebuah rumah-sakit yang diusahakan atau didirikan oleh badan-hukum bukan badan-hukum publik, dan menurut tujuannya bukan mencari keuntungan sebagai rumah-sakit yang menyelenggarakan perawatan untuk orang-orang yang miskin dan orang-orang yang kurang mampu.

(2)Yang dimaksud dengan rumah-sakit dalam ayat 1, ialah tempat pengobatan dan perawatan orang sakit yang ada dalam pengawasan seorang dokter yang mendapat izin untuk menjalankan praktek.

Pasal 2

(1)Kepada rumah-sakit-rumah-sakit yang dimaksudkan dalam Pasal 1 diberikan penggantian biaya untuk. perawatan orang-orang yang miskin dan orang-orang yang kurang mampu.

(2)Penggantian ini diberikan tiap setengah tahun dan dibayarkan lebih dahulu, dengan perhitungan kemudian berdasarkan atas penerimaan dan pengeluaran uang dalam tahun yang baru berakhir dan anggaran belanja tahun yang bersangkutan daripada perawatan itu.

Pasal 3

Penetapan dan pertanggungan penggantian biaya yang dimaksud dalam Pasal 2, pengawasan perawatan dan pemakaian uang penggantian biaya itu, perubahan surat keputusan-penunjukan, demikian pula pencabutannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 4

(1)Menteri Kesehatan dapat memberikan sokongan untuk memperluas sebuah rumah-sakit menurut Pasal 1 ayat 1, termasuk perumahan pegawainya.

(2)Menteri Kesehatan dapat memberikan pinjaman untuk sebahagian daripada ongkos-ongkos mendirikan rumah-sakit baru menurut Pasal 1 ayat 1, termasuk perumahan pegawainya. Hal ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3)Sokongan dan pinjaman yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 mengenai hal-hal untuk keperluan orang-orang yang miskin dan orang-orang yang kurang mampu.

Pasal 5

Rumah-sakit-rumah-sakit, yang pada saat berlakunya undang-undang ini diberi subsidi atas dasar peraturan ordonansi dalam Staatsblad 1928 No. 540, yang penghabisan diubah dengan Staatsblad 1949 No. 213, tetap memegang status yang berhubungan dengan pemberian subsidi itu sampai akhir tahun 1953.

Pasal 6

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang- ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,

pada tanggal 3 Juni 1953.

Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO.

Menteri Kesehatan,

ttd

J. Leimena

.

Diundangkan

pada tanggal 11 Juni 1953

Menteri Kehakiman,

ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA.


Read Full Post »

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2005

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang       :   a.     Bahwa dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan diperlukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan;

b.     Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

Mengingat        :   Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN

Menetapkan      :   PERATURAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BAB I

KEDUDUKAN

Pasal 1

(1)   Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan adalah forum lintas sektor sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2)   Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dipimpin oleh Menteri Negara Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan menyelenggarakan fungsi :

a.     Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.

b.     Pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik dan potensi di daerah dan kebijakan lanjutan yang ditetapkan daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 4

(1)   Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari :

a.     Ketua merangkap anggota                     :   Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

b.     Wakil Ketua merangkap anggota          :   Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian

c.     Anggota                                                    :   1.     Menteri Dalam Negeri

2.     Menteri Keuangan

3.     Menteri Sosial

4.     Menteri Kesehatan

5.     Menteri Pendidikan Nasional

6.     Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

7.     Menteri Pertanian

8.     Menteri Kelautan dan Perikanan

9.     Menteri Kehutanan

10.   Menteri Pekerjaan Umum

11.   Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

12.   Menteri Perindustrian

13.   Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

14.   Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

15.   Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

16.   Menteri Negara Perumahan Rakyat

17.   Menteri Negara Lingkungan Hidup

18.   Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

19.   Sekretaris Kabinet

20.   Kepala Badan Pusat Statistik

21.   Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

22.   Kepala Badan Pertahanan Nasional

d.     Sekretaris                                                   :   Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

 (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua dapat mengikutsertakan Menteri atau Pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

(1)   Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dibantu oleh Sekretariat.

(2)   Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh salah satu unit kerja yang berada di lingkungan Kementerian Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

(3)   Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

(4)   Kepala Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural eselon IIIa.

Bagian Ketiga

Kelompok Kerja

Pasal 6

(1)   Apabila dipandang perlu, dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dapat membentuk Kelompok Kerja.

(2)   Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kalangan dunia usaha, tokoh agama dan masyarakat, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi pemerintah terkait.

(3)   Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

BAB IV

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROPINSI

DAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KABUPATEN/KOTA

Pasal 7

(1)   Guna memadukan penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah, Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota

(2)   Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi ditetapkan oleh Gubernur

(3)   Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/ Walikota

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

(1)   Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 3 ( tiga ) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(2)   Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 10

(1)   Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

(2)   Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Ketentuan mengenai tata kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

(1)   Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2)   Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi.

(3)   Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

(1)   Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini , segala kegiatan penanggulangan kemiskinan yang menjadi tugas Komite Penanggulangan Kemiskinan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2002, dilanjutkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden ini.

(2)   Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah beberapa kali dubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2002, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

 

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 September 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Read Full Post »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.