Feeds:
Tulisan
Komentar

Tulisan terkirim dikaitan (tagged) ‘Kerjasama Daerah’

KERJASAMA BANGUN GUNA SERAH,

Solusi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

 

Sebuah fenomena yang terjadi selama ini, bahwa daerah-daerah cenderung tidak mampu lagi membiayai daerahnya dari dana transfer, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan mampu membantu menanggulangi defisit daerah tersebut relatif kurang memberikan peran yang berarti.  Ketidak mampuan tersebut terjadi akibat salah kaprahnya pengelolaan keuangan daerah serta ketidak mampuan daerah mengali sumber-sumber baru penerimaan daerah melalui PAD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerimaan PAD, terdiri dari 4 jenis kelompok besar, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Ketidak mampuan mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, mungkin disebabkan karena kemampuan masyarakat membayar pajak daerah dan retribusi daerah atau mungkin pula karena memang potensinya yang relatif kecil serta mungkin ketidak mampuan petugas pemungut pajak daerah dan retribusi daerah mengoptimalisasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penerimaan PAD.

Demikian pula halnya, PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tentunya kekayaan daerah pada badan-badan usaha milik daerah seperti PDAM dan lain sebagainya yang mungkin akibat salah urus BUMD, atau memang permodalannya terbatas dan lain sebagainya.

Dari 3 (tiga) kelompok besar jenis PAD tersebut, terkadang daerah lupa atau mungkin karena ketidak pahaman daerah dari kelompok lain-lain penerimaan PAD yang sah terutama dari upaya optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Salah satu resep jitu mendongkrak PAD dari pengelolaan kekayaan daerah adalah model kerjasama Bangun Guna Serah, atau yang lazim dikenal dengan singkatan BGS.

Aturan mengenai kerjasama ini dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan mengenai kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dan pihak luar negeri  atau kerjasama investasi dan lain sebagainya. Salah satu acuan yang dapat dijadikan pegangan pemerintah daerah untuk kegiatan BGS ini yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bagi daerah-daerah yang memiliki aset berupa tanah, namun tidak memiliki modal investasi maka pembangunan fasilitas untuk kegiatan ekonomi seperti pasar/ ruko dan lain sebagainya dapat diserahkan kepada pihak ketiga atau swasta dengan sistem BGS dimaksud yang tentunya akan mengatur kewajiban para pihak, terutama menyangkut tingkat kontribusi tertentu pihak ketiga tersebut kepada pemerintah daerah, yang tentunya berupa PAD.

Yang harus dipahami benar oleh daerah dalam pelaksanaan BGS tersebut, antara lain :

a. Berapa nilai asset/ kekayaan daerah yang akan dikerjasamakan serta berapa biaya investasi yang harus/ akan dikeluarkan pihak ketiga dimaksud;

b. Berapa besar kontribusi pihak ketiga tersebut harus atau semestinya diserahkan kepada pemerintah daerah. Untuk ini harus dinilai atau ditaksir tingkat kewajaran kontribusi, salah satu sandaranya bisa mengacu pada peraturan daerah yang mengatur retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa retribusi sewa tanah kosong atau setidak-tidaknya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan diatas terutama pada lampiran yang mengatur mengenai sewa tanah dan bangunan. Dari peraturan daerah yang mengatur retribusi tersebut atau dari peraturan menteri keuangan dimaksud, dilakukan proyeksi untuk masa ke depan atas kemungkinan perubahan perda atau NJOP tanah dimaksud. Kenapa NJOP, karena dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut sewa tanah dihitung dari nilai NJOP yang berlaku. Perlu diketahui bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri diatas ditentukan maksimum jangka waktu BGS 30 Tahun, namun pelaksanaanya terserah daerah. Artinya pejabat yang menanggani BGS harus melakukan proyeksi nilai sewa atau NJOP atas objek tersebut selama 30 tahun ke depan atau setidaknya melalui asumsi pertumbuhan ekonomi yang telah terjadi selama ini di daerah yang bersangkutan;

3. Setelah dapat diproyeksikan kontribusi tersebut, disusunlah RAB pembangunan;

4. Kemudian dilanjutkan dengan pengumuman pelelangan pekerjaan BGS di media sebagaimana diatur Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Kenapa karena prinsip-prinsip pengadaan tetap mengacu pada aturan dimaksud, meskipun seluruh biaya pengadaan barang/ jasa tersebut dibiayai atau ditanggung oleh pihak ketiga.

5. Penilaian pemenang, dapat ditentukan dari besarnya kontribusi. Disamping itu, mungkin dapat menjadi tambahan penilaian adalah seberapa besar manfaat fasilitas publik lainnya yang dibangun dalam areal kerjasama dimaksud seperti fasilitas toilet, ruang shalat dan lain sebagainya;

6. Setelah ditentukan pemenang, maka sebelum kontrak ditanda tangani, pihak ketiga dan pemerintah daerah perlu menyusun perjanjian bangun guna serah. Format kewajiban penanda tangani perjanjian BGS ini harus telah diberitahukan/ diinformasikan kepada peserta pengadaan barang/ jasa dimaksud. Yang terpenting yang harus diinformasikan tersebut bahwa setelah jangka waktu perjanjian kerjasama BGS tersebut berakhir, maka aset/ bangunan tersebut menjadi milik sepenuhnya Pemerintah daerah. Lihat Contoh PERJANJIAN BGS tersebut.

7. Setelah kontrak ditanda tangani, maka proses pengadaan barang/ jasa BGS tersebut telah selesai. Tinggal pengawasan pelaksanaannya sebagaimana yang lazim berlaku pada pengadaan barang/ jasa.

Catatan yang perlu diingat, antara lain :

a. Objek BGS berupa tanah tersebut harus dalam bentuk sertifikat Hak Pengelolaan. Dalam hal belum berbentuk hak pengelolaan, maka mutlak harus diajukan Permohonan hak pengelolaan tersebut atas hak lainnya ke Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.-

b. Bahwa diatas Hak Pengelolaan (HPL) tersebut dapat diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), yang oleh pihak ketiga dapat dijadikan agunan ke pihak bank atau lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya;

c. HGB tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain oleh pihak ketiga dengan syarat pihak ketiga dimaksud telah melaksanakan kewajibannya kepada pemerintah daerah yang bersangkutan. Dalam hal kewajibannya belum selesai, maka tetap dapat dialihkan kepada pihak lain dengan persetujuan pemerintah daerah setempat (pemilik aset) dengan syarat harus dimuat ketentuan mengalihkan kewajiban pihak ketiga dimaksud kepada pihak lain atau dengan kata lain harus ada pengikatan dengan hak tanggungan;

d. Bahwa untuk objek BGS juga harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Daerah yang biayanya menjadi beban atau tanggung jawab pemenang lelang atau pihak ketiga dimaksud.

e. Perlu diberitahukan juga kepada pemenang atau peserta lelang atau pihak ketiga dimaksud, bahwa diatas hak pengelolaan pemerintah daerah dapat diberikan pemberian HGB atas nama pihak ketiga dimaksud dikenakan kewajiban BPHTB sesuai ketentuan serta dalam hal pihak ketiga/ pemenang lelang tersebut, maka mutlak bagi penerima hak baru dimaksud dikenakan kewajiban BPHTB juga.

Dari uraian diatas, dapat diketahui adanya penerimaan PAD, antara lain :

a. Kontribusi Pihak Ketiga/ Pemenang Lelang kepada Pemerintah Daerah, yang masuk dalam kategori penerimaan dari lain-lain PAD yang sah;

b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang masuk dalam kategori penerimaan PAD berupa retribusi daerah;

c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang masuk dalam kategori penerimaan PAD berupa Pajak Daerah. Bahkan dalam kasus ini terjadi penerimaan BPHTB ganda yaitu pemberian hak baru berupa HGB kepada Pihak Ketiga dan Pemecahan HGB pihak ketiga kepada Pihak lain.

d. Disamping penerimaan dimaksud secara nyata kepada pemerintah daerah, juga mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi secara luas. Yang akibat pertumbuhan ekonomi pada lokasi dimaksud, kembali dapat dipungut retribusi parkir atau pajak parkir yang tergantung dalam perjanjian, serta retribusi sampah/ pelayanan kebersihan dan lain sebagainya.

Contoh yang kami sampaikan disini, mungkin perlu penyempurnaan. Penyusunan perjanjian hendaknya dilakukan oleh orang/ pejabat yang memahami betul ketentuan perikatan/ perjanjian sehingga manfaat bagi pemerintah daerah khususnya dan masyarakat pada umumnya dapat dioptimalkan. Tentunya juga jangan lupa, pengusaha/ pihak ketiga/ pemenang lelang dimaksud juga dipastikan memperoleh manfaat yang memadai sehingga mendorong yang bersangkutan terus berinvestasi di daerah dimaksud. Dalam hal tertentu pemerintah daerah juga dapat memberikan fasilitas kemudahan-kemudahan regulasi baik pengurangan, keringanan pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah, juga kemudahan perizinan serta minimalisir pungli-pungli yang dilakukan oleh aparatur pemerintah setempat.

Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa komentar dan sarannya. trim’s

Read Full Post »

Perda Aceh Timur No.3 Tahun 1995 Tentang Kerjasama Pemda dengan Pihak Ketiga, dapat didownload di http://www.filefactory.com/file/b11d255/n/Perda_Aceh_Timur_3_1995_Kerjasama_Pemda_dengan_Pihak_Ketiga.doc

Read Full Post »

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 2005

TENTANG

KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a. Bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam pergaulan global;

b. bahwa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, dipandang perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;

c. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan jasa pelayanan terkait, perlu pengaturan guna melindungi dan mengamankan kepentingan konsumen, masyarakat, dan badan usaha secara adil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

Mengingat :1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4430) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :PERATURAN PRESIDEN TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri/ Kepala Lembaga adalah pimpinan kementerian/ lembaga yang ruang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi sektor infrastruktur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini.

2. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah propinsi, atau bupati bagi daerah kabupaten, atau walikota bagi daerah kota.

3. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/ atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/ atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.

4. Badan Usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi.

5. Proyek Kerjasama adalah Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama atau pemberian Izin Pengusahaan antara Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dengan Badan Usaha.

6. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis untuk Penyediaan Infrastruktur antara Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dengan Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum.

7. Izin Pengusahaan adalah izin untuk Penyediaan Infrastruktur yang diberikan oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kelapa Daerah kepada Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan.

8. Dukungan Pemerintah adalah dukungan yang diberikan oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah kepada Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan Proyek Kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerjasama.

BAB II

TUJUAN, JENIS, BENTUK DAN PRINSIP KERJASAMA

Pasal 2

(1).Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

(2). Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah bertindak selaku penanggung jawab Proyek Kerjasama.

Pasal 3

Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur antara Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dengan Badan Usaha dilakukan dengan tujuan untuk :

a.mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;

b.meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat;

c.meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam Penyediaan Infrastruktur;

d.mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal-hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.

Pasal 4

(1) Jenis Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha mencakup :

a.infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;

b.infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;

c.infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;

d.infrastruktur air minum yang meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;

e.infrastruktur air limbah yang meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;

f.infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi;

g.infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik; dan

h.infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau distribusi minyak dan gas bumi.

(2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikerjasamakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor bersangkutan.

Pasal 5

(1) Kerjasama Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dilaksanakan melalui :

a.Perjanjian Kerjasama; atau

b.Izin Pengusahaan.

(2) Bentuk kerjasama Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dengan Badan Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Kerjasama Penyediaan Infrastruktur antara Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan prinsip :

a. adil, berarti seluruh Badan Usaha yang ikut serta dalam proses pengadaan harus memperoleh perlakuan yang sama;

b. terbuka, berarti seluruh proses pengadaan bersifat terbuka bagi Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan;

c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi yang berkaitan dengan Penyediaan Infrastruktur termasuk syarat teknis administrasi pemilihan, tata cara evaluasi, dan penetapan Badan Usaha bersifat terbuka bagi seluruh Badan Usaha serta masyarakat umumnya;

d. bersaing, berarti pemilihan Badan Usaha melalui proses pelelangan;

e. bertanggung-gugat, berarti hasil pemilihan Badan Usaha harus dapat dipertanggungjawabkan;

f. saling menguntungkan, berarti kemitraan dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang seimbang sehingga memberi keuntungan bagi kedua belah pihak dan masyarakat dengan memperhitungkan kebutuhan dasar masyarakat;

g. saling membutuhkan, berarti kemitraan dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;

h. saling mendukung, berarti kemitraan dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan semangat saling mengisi dari kedua belah pihak.

BAB III

IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN PROYEK YANG DILAKUKAN

BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 7

(1)Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah melakukan identifikasi proyek-proyek Penyediaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha, dengan mempertimbangkan paling kurang :

a. kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/ daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;

b. kesesuaian lokasi proyek dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;

c. keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antarwilayah;

d. analisa biaya dan manfaat sosial.

(2)Setiap usulan proyek yang akan dikerjasamakan harus disertai dengan :

a. pra studi kelayakan;

b. rencana bentuk kerjasama;

c. rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan

d. rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.

Pasal 8

Dalam melakukan identifikasi proyek yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah melakukan konsultasi publik.

Pasal 9

(1)Berdasarkan hasil identifikasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah menetapkan prioritas proyek-proyek yang akan dikerjasamakan dalam daftar prioritas proyek.

(2)Daftar prioritas proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan terbuka untuk umum dan disebarluaskan kepada masyarakat.

BAB IV

PROYEK KERJASAMA ATAS PRAKARSA BADAN USAHA

Pasal 10

Badan Usaha dapat mengajukan prakarsa Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur yang tidak termasuk dalam daftar prioritas proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kepada Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah.

Pasal 11

(1)Proyek atas prakarsa Badan Usaha wajib dilengkapi dengan :

a. studi kelayakan;

b. rencana bentuk kerjasama;

c. rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan

d. rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.

(2)Proyek atas prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan pula ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1).

Pasal 12

(1)Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah mengevaluasi proyek atas prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(2)Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proyek atas prakarsa Badan Usaha memenuhi persyaratan kelayakan, proyek atas prakarsa Badan Usaha tersebut diproses melalui pelelangan umum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 13

(1)Badan Usaha yang prakarsa Proyek Kerjasamanya diterima oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah, diberikan kompensasi.

(2)Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk :

a. pemberian tambahan nilai; atau

b. pembelian prakarsa proyek kerjasama termasuk Hak Kekayaan Intelektual yang menyertainya oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah atau oleh pemenang tender.

Pasal 14

(1)Pemberian tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari nilai tender pemrakarsa dan diumumkan secara terbuka sebelum proses pengadaan.

(2)Pembelian prakarsa proyek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, merupakan penggantian oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah atau oleh pemenang tender atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Badan Usaha pemrakarsa.

(3)Besarnya tambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan dari penilai independen, sebelum proses pengadaan.

BAB V

TARIF AWAL DAN PENYESUAIAN TARIF

Pasal 15

(1)Tarif awal dan penyesuaiannya secara berkala ditetapkan untuk memastikan tingkat pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional dan keuntungan yang wajar dalam kurun waktu tertentu.

(2)Dalam hal penetapan tarif awal dan penyesuaiannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan pengguna.

(3)Dalam hal tarif ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah memberikan kompensasi sehingga dapat diperoleh tingkat pengembalian investasi dan keuntungan yang wajar.

(4)Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada perolehan hasil kompetisi antar peserta lelang dan dipilih berdasarkan penawaran besaran kompensasi terendah.

(5)Kompensasi hanya diberikan pada Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur yang mempunyai kepentingan dan kemanfaatan sosial, setelah Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah melakukan kajian yang lengkap dan menyeluruh atas kemanfaatan sosial.

BAB VI

PENGELOLAAN RESIKO DAN DUKUNGAN PEMERINTAH

Pasal 16

(1)Resiko dikelola berdasarkan prinsip alokasi resiko antara Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dan Badan usaha secara memadai dengan mengalokasikan resiko kepada pihak yang paling mampu mengendalikan resiko dalam rangka menjamin efisiensi dan efektifitas dalam Penyediaan Infrastruktur.

(2)Pengelolaan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 17

(1)Dukungan Pemerintah kepada Badan Usaha dilakukan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan dan pengendalian resiko keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(2)Pengendalian dan pengelolaan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Menteri Keuangan atau Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal Dukungan Pemerintah diberikan oleh Pemerintah Daerah.

(3)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan atau Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, berwenang untuk :

a. memperoleh data dan informasi yang diperlukan dari pihak-pihak yang terkait dengan proyek kerjasama Penyediaan Infrastruktur yang memerlukan Dukungan Pemerintah;

b. menyetujui atau menolak usulan pemberian Dukungan Pemerintah kepada Badan Usaha dalam rangka Penyediaan Infrastruktur, berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam hal Dukungan Pemerintah diberikan oleh Pemerintah Pusat, atau Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal Dukungan Pemerintah diberikan oleh Pemerintah Daerah;

c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah yang timbul dari proyek Penyediaan Infrastruktur dalam hal penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan Perjanjian Kerjasama.

BAB VII

TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA

DALAM RANGKA PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 18

Pengadaan Badan Usaha dalam rangka Perjanjian Kerjasama dilakukan melalui pelelangan umum.

Pasal 19

Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah membentuk panitia pengadaan.

Pasal 20

Tata cara pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi :

a. persiapan pengadaan;

b. pelaksanaan pengadaan;

c. penetapan pemenang; dan

d. penyusunan perjanjian kerjasama.

Pasal 21

Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah menetapkan pemenang lelang berdasarkan usulan dari panitia pengadaan.

Pasal 22

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Presiden ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VIII

PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 23

(1)Perjanjian Kerjasama paling kurang memuat ketentuan mengenai :

a. lingkup pekerjaan;

b. jangka waktu;

c. jaminan pelaksanaan;

d. tarif dan mekanisme penyesuaiannya;

e. hak dan kewajiban, termasuk alokasi resiko;

f. standar kinerja pelayanan;

g. larangan pengalihan Perjanjian Kerjasama atau penyertaan saham pada Badan Usaha pemegang Perjanjian Kerjasama sebelum Penyediaan Infrastruktur beroperasi secara komersial;

h. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian;

i. pemutusan atau pengakhiran perjanjian;

j. laporan keuangan Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan perjanjian, yang diperiksa secara tahunan oleh auditor independen, dan pengumumannya dalam media cetak yang berskala nasional;

k. mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/ pengadilan;

l. mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha dalam pelaksanaan perjanjian;

m. pengembalian infrastruktur dan/ atau pengelolaannya kepada Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah;

n. keadaan memaksa;

o. hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia.

(2)Dalam hal Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan dengan melakukan pembebasan lahan oleh Badan Usaha, besarnya Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat ditentukan dengan memperhitungkan biaya yang telah dikeluarkan Badan Usaha untuk pembebasan lahan dimaksud.

(3)Perjanjian Kerjasama mencantumkan dengan jelas status kepemilikan aset yang diadakan selama jangka waktu perjanjian.

Pasal 24

(1)Paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Badan Usaha menandatangani Perjanjian Kerjasama, Badan Usaha harus telah memperoleh pembiayaan untuk Proyek Kerjasama.

(2)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh Badan Usaha, Perjanjian Kerjasama berakhir dan jaminan pelelangan dapat dicairkan.

Pasal 25

(1)Dalam hal terdapat penyerahan penguasaan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah kepada Badan Usaha untuk pelaksanaan Proyek Kerjasama, dalam Perjanjian Kerjasama harus diatur :

a. tujuan penggunaan aset dan larangan untuk mempergunakan aset untuk tujuan selain yang telah disepakati;

b. tanggung jawab pengoperasian dan pemeliharaan termasuk pembayaran pajak dan kewajiban lain yang timbul akibat penggunaan aset;

c. hak dan kewajiban pihak yang menguasai aset untuk mengawasi dan memelihara kinerja aset selama digunakan;

d. larangan bagi Badan Usaha untuk mengagunkan aset sebagai jaminan kepada pihak ketiga;

e. tata cara penyerahan dan/ atau pengembalian aset.

(2)Dalam hal Perjanjian Kerjasama mengatur penyerahan penguasaan aset yang diadakan oleh Badan Usaha selama jangka waktu perjanjian, Perjanjian Kerjasama harus mengatur :

a. kondisi aset yang akan dialihkan;

b. tata cara pengalihan aset;

c. status aset yang bebas dari segala jaminan kebendaan atau pembebanan dalam bentuk apapun pada saat aset diserahkan kepada Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah;

d. status aset yang bebas dari tuntutan pihak ketiga;

e. pembebasan Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dari segala tuntutan yang timbul setelah penyerahan aset;

f. kompensasi kepada Badan Usaha yang melepaskan aset.

Pasal 26

Dalam kaitannya dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual, Perjanjian Kerjasama harus memuat jaminan dari Badan Usaha bahwa :

a. Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan sepenuhnya terbebas dari segala bentuk pelanggaran hukum;

b. Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah akan dibebaskan dari segala gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga manapun yang berkaitan dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dalam Penyediaan Infrastruktur;

c. Sementara penyelesaian perkara sedang berjalan karena adanya gugatan atau tuntutan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka :

1). kelangsungan Penyediaan Infrastruktur tetap dapat dilaksanakan;

2). mengusahakan lisensi sehingga penggunaan Hak Kekayaan Intelektual tetap dapat berlangsung.

BAB IX

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR BERDASARKAN

IZIN PENGUSAHAAN

Pasal 27

Pengadaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan izin Pengusahaan dilakukan melalui lelang izin (auction).

Pasal 28

Tata cara lelang izin sebagaimana dimaksud Pasal 27, diatur lebih lanjut oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah, dengan menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini :

1. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini tetap berlaku;

2. Proses pengadaan yang telah dilakukan dan ditetapkan pemenangnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan/ atau Pengelolaan Infrastruktur, namun Perjanjian Kerjasama belum ditandatangani, maka Perjanjian Kerjasama dibuat sesuai dengan Peraturan Presiden ini;

3. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan/ atau Pengelolaan Infrastruktur, namun belum tercapai pemenuhan pembiayaan , maka ketentuan kewajiban pemenuhan pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Presiden ini.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, maka Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan/ atau Pengelolaan Infrastruktur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 November 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN :

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 67 TAHUN 2005

TANGGAL : 9 NOVEMBER 2005

TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA

DALAM RANGKA PERJANJIAN KERJASAMA

A. Perencanaan Pengadaan

1. Menteri/Ketua Lembaga/ Kepala Daerah membentuk Panitia Pengadaan;

2. Anggota Panitia Pengadaan terdiri dari unsur-unsur yang memahami :

a. tata cara pengadaan;

b. substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan;

c. hukum perjanjian;

d. aspek teknis;

e. aspek keuangan;

3. Jadwal pelaksanaan pengadaan: penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses pengadaan.

4. Harga Perhitungan Sendiri (HPS) harus dilakukan dengan cermat.

5. Dokumen pelelangan umum paling kurang memuat :

a. undangan kepada para peserta lelang;

b. instruksi kepada peserta lelang yang paling kurang memuat :

1) umum : lingkup pekerjaan, sumber dana, persyaratan dan kualifikasi peserta lelang, jumlah dokumen penawaran yang disampaikan, dan peninjauan lokasi kerja;

2) isi dokumen pelelangan umum, penjelasan isi dokumen pelelangan umum, dan perubahan isi dokumen pelelangan umum;

3) persyaratan bahasa yang digunakan dalam penawaran, penulisan harga penawaran, mata uang penawaran dan cara pembayaran, masa berlaku penawaran, surat jaminan penawaran, usulan penawaran alternatif oleh peserta lelang, bentuk penawaran dan penandatanganan surat penawaran;

4) cara penyampulan dan penandaan sampul penawaran, batas akhir waktu penyampaian, perlakuan terhadap penawaran yang terlambat, serta larangan untuk perubahan dan penarikan penawaran yang telah masuk;

5) prosedur pembukaan peawaran, kerahasiaan dan larangan, klarifikasi dokumen penawaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran, koreksi aritmatik, konversi ke dalam mata uang tunggal, sistem evaluasi penawaran meliputi kriteria, formulasi, dan tata cara evaluasi, serta penilaian preferensi harga;

c. rancangan perjanjian kerjasama;

d. daftar kuantitas dan harga;

e. spesifikasi teknis dan gambar;

f. bentuk surat penawaran;

g. bentuk kerjasama;

h. bentuk surat jaminan penawaran;

i. bentuk surat jaminan pelaksanaan;

j. dalam dokumen pelelangan umum harus dijelaskan metode penyampaian dokumen penawaran.

B. Pelaksanaan Pengadaan :

1. Pengumuman dan Pendaftaran Peserta

a. panitia Pengadaan harus mengumumkan secara luas tentang adanya pelelangan umum;

b. isi pengumuman paling kurang memuat : nama dan alamat Menteri/ Ketua Lembaga/ Kepala Daerah yang akan mengadakan pelelangan umum, uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, perkiraan nilai pekerjaan, syarat-syarat peserta lelang, tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil dokumen pelelangan umum;

c. agar pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat mencapai sasaran secara luas, efisien, dan tepat sesuai dengan jangkauan masyarakat dan pengusaha yang dituju, maka pengumuman diatur sebagai berikut :

pengumuman lelang/ prakualifikasi menggunakan surat kabar dan siaran radio pemerintah daerah/ swasta yang mempunyai jangkauan pembaca dan pendengar nasional/ international.

2. Prakualifikasi, mencakup penilaian terhadap :

a. surat izin usaha pada bidang usahanya;

b. kewenangan untuk menandatangani kontrak secara hukum;

c. status hukum perusahaan, dalam arti perusahaan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;

d. pengalaman dalam Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur sejenis;

e. kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil;

f. surat dukungan keuangan dari bank; dan

g. ketersediaan peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu, untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi.

3. Tata Cara Prakualifikasi :

a. pengumuman prakualifikasi untuk pelelangan umum;

b. pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi;

c. penyampaian dokumen prakualifikasi oleh peserta lelang;

d. evaluasi dokumen prakualifikasi;

e. penetapan daftar peserta lelang yang lulus prakualifikasi oleh Panitia Pengadaan;

f. pengesahan hasil prakualifikasi oleh Panitia Pengadaan;

g. pengumuman hasil prakualifikasi;

h. pengajuan keberatan oleh peserta lelang yang tidak lulus prakualifikasi kepada Menteri/ Ketua Lembaga/ Kepala Daerah, apabila ada;

i. penelitian dan tindak lanjut atas sanggahan terhadap hasil prakualifikasi;

j. evaluasi ulang oleh Panitia Pengadaan apabila sanggahan/keberatan penyedia barang/jasa terbukti benar dan pengumuman hasil evaluasi ulang.

4. Penyusunan Daftar Peserta, Penyampaian Undangan dan Pengambilan Dokumen Pelelangan Umum

a. daftar peserta lelang yang akan diundang harus disahkan oleh Menteri/Ketua Lembaga/ Kepala Daerah;

b. apabila peserta lelang yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) maka dilakukan pengumuman dan proses prakualifikasi ulang dengan mengundang peserta lelang yang baru;

c. apabila setelah pengumuman lelang/prakualifikasi diulang, ternyata tidak ada tambahan calon peserta lelang yang baru atau keseluruhan peserta lelang masih kurang dari 3 (tiga) peserta, maka Panitia Pengadaan melanjutkan proses pelelangan umum;

d. semua calon peserta lelang yang tercatat dalam daftar peserta lelang harus diundang untuk mengambil dokumen pelelangan umum;

e. peserta lelang yang diundang berhak mengambil dokumen pelelangan umum dari Panitia Pengadaan.

5. Penjelasan Lelang (Aanwijzing)

a. penjelasan lelang dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditentukan, dihadiri oleh para peserta lelang yang terdaftar dalam daftar peserta lelang;

b. ketidakhadiran peserta lelang pada saat penjelasan lelang tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran;

c. dalam acara penjelasan pelelangan umum, harus dijelaskan kepada peserta mengenai :

1) metode pelelangan;

2) cara penyampaian penawaran;

3) dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran;

4) acara pembukaan dokumen penawaran;

5) metode evaluasi;

6) hal-hal yang menggugurkan penawaran;

7) bentuk perjanjian kerjasama;

8) ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri;

9) besaran, masa berlaku dan pihak yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran.

d. apabila dipandang perlu, Panitia Pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan;

e. pemberian penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen pelelangan umum yang berupa pertanyaan dari peserta dan jawaban dari Panitian Pengadaan serta keterangan lain termasuk perubahannya dan peninjauan lapangan, harus dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pelelangan umum;

f. apabila dalam BAP sebagaimana dimaksud pada huruf e terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Panitia Pengadaan harus menuangkan ke dalam adendum dokumen pelelangan umum.

6. Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran

a. metode penyampaian dan cara pembukaan dokumen penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen pelelangan umum;

b. metode penyampaian dokumen penawaran yang akan digunakan harus dijelaskan pada waktu acara pemberian penjelasan;

c. Panitia Pengadaan mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterima melalui pos pada sampul luar penawaran dan memasukkan ke dalam kotak/tempat pelelangan;

d. pada akhir batas waktu penyampaian dokumen penawaran, Panitia Pengadaan membuka rapat pembukaan dokumen penawaran, menyatakan dihadapan para peserta lelang bahwa saat pemasukan dokumen penawaran telah ditutup sesuai waktunya, menolak dokumen penawaran yang terlambat dan/atau tambahan dokumen penawaran, kemudian membuka dokumen penawaran yang masuk;

e. bagi penawaran yang disampaikan melalui pos dan diterima terlambat, Panitia Pengadaan membuka sampul luar dokumen penawaran untuk mengetahui alamat peserta lelang dan memberitahukan kepada peserta lelang yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh dokumen penawaran. Pengembalian dokumen penawaran disertai dengan bukti serah terima;

f. tidak diperkenankan mengubah waktu penutupan penyampaian penawaran untuk hal-hal yang tidak penting. Dalam hal dilakukan perubahan waktu penutupan penyampaian penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan di dalam adendum dokumen pelelangan umum dan disampaikan pada seluruh peserta lelang;

g. pembukaan dokumen penawaran :

1) Panitia pengadaan meminta kesediaan sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil dari peserta lelang yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat saksi dari peserta lelang yang hadir, Panitia Pengadaan menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran sampai dengan waktu tertentu yang telah ditentukan Panitia Pengadaan.

Setelah sampai pada batas waktu yang ditentukan, wakil peserta lelang tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di luar Panitia Pengadaan yang ditunjuk secara tertulis oleh Panitia Pengadaan;

2) Panitia Pengadaan meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri) dan apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pelelangan umum tidak dapat dilanjutkan dan harus diulang, kemudian mengumumkan kembali dengan mengundang calon peserta lelang yang baru;

3) Pembukaan dokumen penawaran untuk setiap sistem dilakukan sebagai berikut :

a) Panitia Pengadaan membuka kotak dan sampul I dihadapan peserta lelang.

b) Sampul I yang berisi data administrasi dan teknis dibuka, dan dijadikan lampiran berita acara pembukaan dokumen penawaran sampul I.

c) Sampul II yang berisi data harga disampaikan kemudian oleh peserta lelang dalam hal telah dinyatakan lulus persyaratan teknis dan administrasi.

4) Panitia Pengadaan memeriksa, menunjukkan dan membacakan di hadapan para peserta lelang mengenai kelengkapan dokumen penawaran, yang terdiri atas :

a) surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran tetapi tidak tercantum harga penawaran;

b) jaminan penawaran asli;

c) dokumen penawaran teknis dan dokumen pendukung lainnya yang diisyaratkan dalam dokumen pelelangan umum.

5) Panitia Pengadaan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk penawaran yang terlambat memasukkan/ menyampaikan penawarannya;

6) Panitia Pengadaan segera membuat berita acara pembuakaan dokumen penawaran terhadap semua penawaran yang masuk;

7) Setelah dibacakan dengan jelas, berita acara ditandatangani oleh anggota Panitia Pengadaan yang hadir dan 2 (dua) orang wakil peserta lelang yang sah yang ditunjuk oleh para peserta lelang yang hadir;

8) Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam berita acara pembukaaan penawaran (BAPP);

9) BAPP dibagikan kepada wakil peserta lelang yang hadir tanpa dilampiri dokumen penawaran.

7. Evaluasi Penawaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam dokumen pelelangan.

8. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan

a. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan dari hasil evaluasi yang dituangkan dalam berita acara hasil pelelangan (BAHP). BAHP memuat hasil pelaksanaan pelelangan, termasuk cara penilaian, rumus-rumus yang digunakan, sampai dengan penetapan urutan pemenangnya berupa daftar peserta lelang. BAHP ditandatangani oleh ketua dan semua anggota Panitia Pengadaan atau sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Panitia;

b. BAHP bersifat rahasia sampai dengan saat penandatanganan kontrak;

c. BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut :

1) Nama semua peserta lelang dan harga penawaran dan/atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta lelang;

2) Metode evaluasi yang digunakan;

3) Rumus yang dipergunakan;

4) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan;

5) Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah peserta lelang yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;

6) Penetapan urutan dari 1 (satu) calon pemenang dan 2 (dua) cadangan.

Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan umum dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan pelelangan ulang. Apabila peserta lelang yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), maka peserta lelang tersebut dapat diusulkan sebagai calon pemenang lelang.

9. Penetapan Pemenang Lelang

a. Panitia Pengadaan menetapkan calon pemenang lelang berdasarkan hasil evaluasi;

b. Panitia Pengadaan membuat dan menyampaikan laporan kepada Menteri/Ketua Lembaga/Kepala Daerah untuk menetapkan pemenang lelang. Laporan tersebut disertai usulan calon pemenang dan penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

c. Menteri/Ketua Lembaga/Kepala Daerah menetapkan pemenang lelang berdasarkan usulan dari Panitia Lelang.

d. Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang lelang adalah :

1) Dokumen pelelangan umum, beserta adendum (bila ada);

2) Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP);

3) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP);

4) Ringkasan proses pelelangan dan hasil pelelangan;

5) Dokumen penawaran dari calon pemenang lelang dan cadangan calon pemenang yang telah diparaf Panitia Pengadaan dan 2 (dua) wakil peserta lelang;

6) Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang lelang dan mengakibatkan penawaran/jaminan penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada seluruh peserta lelang untuk memperpanjang surat penawaran dan jaminan penawaran. Calon pemenang lelang dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.

10. Pengumuman Pemenang Lelang Pemenang lelang diumumkan dan diberitahukan oleh Panitia Pengadaan kepada para peserta selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat penetapan pemenang lelang dari Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.

11. Sanggahan Peserta Lelang

a. Kepada peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan pemenang lelang diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam jangka waktu yang memadai.

b. Sanggahan disampaikan kepada Menteri/kepala Lembaga/Kepala Daerah, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan.

c. Sanggahan diajukan oleh peserta lelang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan peserta lelang lain.

12. Penerbitan Surat Penetapan Pemenang Lelang

a. Menteri/Ketua Lembaga/Kepala Daerah menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Lelang sebagai pelaksana Proyek Kerjasama, dengan ketentuan :

1) Tidak ada sanggahan dari peserta lelang; atau

2) Sanggahan yang diterima pejabat yang berwenang menetapkan dalam masa sanggat ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah.

b. Peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang wajib menerima keputusan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku maka pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Menteri/Ketua Lembaga/Kepala Daerah, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran peserta lelang menjadi barang milik negara.

c. Terhadap pemenang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, di samping jaminan penawaran yang bersangkutan menjadi barang milik Negara, pemenang tersebut juga dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pelelangan umum untuk Proyek Kerjasama selama 2 (dua) tahun.

d. Apabila pemenang lelang urutan pertama yang ditetapkan sebagai pemenang mengundurkan diri, maka penetapan dapat dilakukan kepada calon pemenang lelang urutan kedua (jika ada), dengan ketentuan :

1) Penetapan pemenang lelang urutan kedua tersebut harus terlebih dahulu mendapat penetapan Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah;

2) Masa penawaran calon pemenang lelang urutan kedua masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.

e. Apabila calon pemenang lelang urutan kedua juga mengundurkan diri, maka penetapan pemenang dapat dilakukan kepada calon pemenang urutan ketiga (jika ada) dengan ketentuan :

1) Penetapan pemenang lelang tersebut harus terlebih dahulu mendapat penetapan Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah;

2) Masa berlakunya penawaran calon pemenang lelang urutan ketiga masih berlaku atau sudah diperpanjang ;

3) Jaminan penawaran dari pemenang lelang urutan kedua menjadi barang milik negara;

4) Bila calon pemenang kedua mengundurkan diri, dengan alasan yang tidak dapat diterima, dikenakan sanksi sebagaimana tersebut pada butir 12 c di atas.

f. Apabila calon pemenang ketiga mengundurkan diri, dengan alasan yang dapat diterima, maka dikenakan sansksi sebagaimana tersebut padaa butir 12 c diatas. Kemudian Panitia Pengadaan melakukan pelelangan ulang, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran dari calon pemenang lelang urutan ketiga menjadi barang milik Negara.

g. Surat Penetapan Pemenang harus dibuat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang dan segara disampaikan kepada pemenang lelang.

h. Salah satu tembusan dari Surat Penetapan Pemenang Lelang disampaikan (tanpa lampiran perjanjian/kontrak) sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal.

13. Pelelangan Ulang

Pelelangan Ulang dilakukan berdasarkan pertimbangan :

a. penawaran yang diajukan tidak memenuhi persyaratan yang ada di dalam dokumen pelelangan;

b. hanya terdapat kurang dari 3 (tiga) penawaran yang memenuhi persyaratan yang ada di dalam dokumen pelelangan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Read Full Post »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.