Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘Pembebasan Tanah’

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 19 TAHUN 1989
TENTANG
TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN KONFIRMASI PENCADANGAN TANAH,
IZIN LOKASI DAN PEMBEBASAN TANAH, HAK ATAS TANAH DAN
PENDAFTARANNYA UNTUK KAWASAN INDUSTRI

Detailnya klik disini kep-kbpn_19_1989

Read Full Post »

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH  BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  DENGAN PERATURAN PRESIDEN  NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN 
NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Klik disini Peraturan BPN_3_2007_pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Read Full Post »

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 2 TAHUN 1976

TENTANG

PENGGUNAAN ACARA PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMERINTAH BAGI PEMBEBASAN TANAH OLEH PIHAK SWASTA

 

Selama ini, belum ada ketentuan yang detail mengenai pengadaan tanah oleh Pihak Swasta bagi Kepentingan Pemerintah baik untuk pembangunan jalan tol, untuk industri dan lain sebagainya.

Mudah-mudahan dengan aturan ini dapat dijadikan perbandingan bagi Panitia Pengadaan/ Pembebasan/ Ganti Rugi Tanah. Kami kira untuk yang seperti ini Pemerintah Daerah hanya memantau saja dan mendorong adanya kesamaan pandangan antar pihak yang tentunya untuk menjamin perlindungan kepentingan umum yang lebih besar.

Klik disini permendagri_02_1976_pembebasan tanah untuk pihak swasta

Read Full Post »

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 15 TAHUN 1975
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI TATA CARA
PEMBEBASAN TANAH

 

Aturan ini sengaja kami langsir kembali sebagai bahan perbandingan bagi Panitia Pengadaan Tanah, Pemilik Tanah, Instansi atau Swasta yang Membutuhkan Tanah serta aparat penegak hukum untuk melihat kembali sejarah pelaksanaan pengadaan/ pembebasan atau ganti rugi tanah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pembebasan Tanah berpedoman kepada peraturan-peraturan yang berlaku berdasarkan azas musyawarah dan harga umum
setempat.

Dalam menetapkan besamya ganti rugi harus diperhatikan pula tentang:
a.  lokasi dan faktor-faktor strategis lainnya yang dapat mempengaruhi harga tanah.  Demikian pula dalam menetapkan ganti rugi atas bangunan dan tanaman harus berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Pertanian setempat.
b.  bentuk ganti rugi dapat berupa uang, tanah dan atau fasilitas-fasilitas lain.
c.  yang berhak atas ganti rugi itu ialah mereka yang berhak atas
tanah/bangunan/tanaman yang ada di atasnya, dengan berpedoman kepada hukum adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan kebijaksanaan Pemerintah.

Pasal 11.
  (1)  Pemerintah Daerah setempat berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pembebasan tanah dan pemberian ganti rugi.
(2)  Pembebasan tanah untuk keperluan swasta pada azasnya harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemberian ganti rugi dengan berpedoman kepada azas musyawarah.

Ingin tau kliki disini permendagri_15_1975_ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah

Read Full Post »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.