Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘Pemeriksaan’

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR

NOMOR  9  TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi;

Pasal 2

(1) Atas permintaan Kepala SKPK, SKPK yang berwenang melakukan pemeriksaan dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi.

(2) Permintaan Kepala SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

a.  hasil pemantauan SKPK terhadap Wajib Retribusi yang bersangkutan;

b.  laporan dari pihak ketiga; atau

c.  permintaan Wajib Retribusi atas kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 3

(1) PPKD dapat melakukan koordinasi dengan SKPK dalam rangka pemeriksaan retribusi.

(2)  Apabila dari hasil koordinasi perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, hasil koordinasi digunakan sebagai rekomendasi bagi SKPK untuk meminta SKPK yang berwenang melakukan pemeriksaan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi.

Pasal 4

Atas permintaan PPKD, SKPK yang berwenang melakukan pemeriksaan dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap SKPK yang ditunjuk.

Detailnya klik disini

Read Full Post »

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR

NOMOR  10  TAHUN 2012

 TENTANG

 TATA CARA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN

Pasal 3

Berdasarkan hasil pengembangan dan analisis yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), diterbitkan instruksi untuk melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Detailnya klik disini

Read Full Post »

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR

NOMOR  11 TAHUN 2012

 TENTANG

 TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN

DIBIDANG PERPAJAKAN

 

Pasal 2

Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dokumen data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.

Detailnya klik disini

Read Full Post »

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR

NOMOR  17  TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

Bupati berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 7

 (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.

(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan.

Detailnya klik disini

Read Full Post »

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR   2  TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PENYEGELAN DALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Ringkasan :

1. Penyegelan dilakukan terhadap tempat penyimpanan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara yang berada dalam penguasaan dan/atau tanggung jawab pihak yang diperiksa atau pihak lain yang terkait dengan pemeriksaan.

2. Penyegelan hanya dilakukan dalam hal pemeriksaan terpaksa ditunda karena pihak yang menguasai dan/atau bertanggung jawab atas uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara tidak berada di tempat pada saat pemeriksaan dilaksanakan, bencana alam atau keterbatasan waktu.

3. Penyegelan dilakukan paling lama 2×24 jam.

4. Penyegelan dilakukan dengan cara mengunci dan/atau meletakkan tanda pengaman, dilanjutkan dengan menempelkan kertas segel pada tempat penyimpanan uang, barang dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara.

5. Pembukaan segel dilakukan oleh Pemeriksa dengan cara :

a. melepas kertas segel;

b. membuka kunci dan/atau tanda pengaman;

c. membuat Berita Acara Pembukaan Segel dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh Pemeriksa, pihak yang menguasai/bertanggung jawab atas uang, barang, dan/atau dokumen, dan 2 (dua) orang saksi.

6. Apabila kertas segel dirusak dan/atau dengan cara lain tujuan penyegelan digagalkan, Pemeriksa membuat Berita Acara Pengrusakan Segel dan melaporkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Detailnya klik di bawah ini :

1. Peraturan BPK_02_2008_Tata Cara Penyegelan dalam Pelaksanaan Pemeriksaan

2. Disini ; atau

3. Disini

Read Full Post »

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2007

TENTANG

STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara ini berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan serta fungsi yang  berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemeriksaan dimulai dengan penetapan tujuan dan penentuan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan serta standar yang harus diikuti oleh pemeriksa. Jenis pemeriksaan sebagaimana diuraikan dalam Standar Pemeriksaan ini, adalah: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
(lebih…)

Read Full Post »

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2004

TENTANG

PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

 

Pasal 16
(1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
(2) Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
(3) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.
(4) Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, danrekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 20
(1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
(2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atasrekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
(3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
(4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
(6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4)kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
Pasal 21
(1) Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.
(2) DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasilpemeriksaan.
(3) DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.
(4) DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3).

Detailnya klik disini uu_15_2004_pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

Read Full Post »

Older Posts »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.