Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘Pengadaan Tanah’

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2005

TENTANG

PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

 

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

Detailnya klik disini perpres_36_2005

Read Full Post »

PERATURAN  MENTERI  KEUANGAN
NOMOR 58 /PMK.02/2008

TENTANG

BIAYA PANITIA PENGADAAN  TANAH
BAGI  PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  UNTUK KEPENTINGAN  UMUM

Besaran biaya operasional Panitia Pengadaan Tanah ditentukan paling tinggi  4 %  (empat perseratus) untuk ganti  rugi sampai  dengan  atau  setara Rp. 5.OOO.OOO.OOO,-  (lima  miliar rupiah) dan selanjuutya dengan prosentase menurun  sebagaimana dasar perhitungan yang  ditetapkan  dalamLampiran  I Peraturan  Menteri  Keuangan  ini.

Peraturan ini disusun yang katanya untuk merangsang panitia pengadaan tanah agar bekerja optimal, namun dalam prakteknya justeru sebaliknya. Bagi masyarakat umum menganggap bahwa panitia pengadaan tanah sangat banyak memperoleh penghasilan dari setiap pengadaan tanah  dari penghasilan resmi, nyata dengan melihat resiko atau konsekuensi hukum yang diperoleh oleh panitia ini apalagi dengan ketentuan ini justeru mereka sangat dihantui ketakutan sementara penghasilannya relatif tidak seberapa dibanding resiko hukum. Hal ini diperparah dengan peraturan presiden tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak detail.

Untuk itu, perlu kiranya ketentuan ini direvisi dan disesuaikan dengan segala kondisi yang cenderung muncul di lapangan sehingga lebih aplikatif pelaksanaannya. Disamping itu, Perpres Nomor 36 Tahun 2005 dan perubahannya harus dikaji ulang untuk penyempurnaannya.

Klik disini peraturan-menteri-keuangan-nomor-58-pmk-02-2008-ttg-biaya-panitia-pengadaan-tanah-kepentingan-umum

Read Full Post »

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 1994

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 1993 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

 

Ketentuan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Mau tahu klik disini peraturan-mna-kbpn-nomor-1-tahun-1994-ttg-ketentuan-pelaksanaan-keppres-no-55-thn-1993-ttg-pengadaan-tanah-bagi-pelaksanaan-pembangunan-untuk-kepentingan-umum

Read Full Post »

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH  BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  DENGAN PERATURAN PRESIDEN  NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN 
NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Klik disini Peraturan BPN_3_2007_pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Read Full Post »

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 2 TAHUN 1976

TENTANG

PENGGUNAAN ACARA PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMERINTAH BAGI PEMBEBASAN TANAH OLEH PIHAK SWASTA

 

Selama ini, belum ada ketentuan yang detail mengenai pengadaan tanah oleh Pihak Swasta bagi Kepentingan Pemerintah baik untuk pembangunan jalan tol, untuk industri dan lain sebagainya.

Mudah-mudahan dengan aturan ini dapat dijadikan perbandingan bagi Panitia Pengadaan/ Pembebasan/ Ganti Rugi Tanah. Kami kira untuk yang seperti ini Pemerintah Daerah hanya memantau saja dan mendorong adanya kesamaan pandangan antar pihak yang tentunya untuk menjamin perlindungan kepentingan umum yang lebih besar.

Klik disini permendagri_02_1976_pembebasan tanah untuk pihak swasta

Read Full Post »

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 15 TAHUN 1975
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI TATA CARA
PEMBEBASAN TANAH

 

Aturan ini sengaja kami langsir kembali sebagai bahan perbandingan bagi Panitia Pengadaan Tanah, Pemilik Tanah, Instansi atau Swasta yang Membutuhkan Tanah serta aparat penegak hukum untuk melihat kembali sejarah pelaksanaan pengadaan/ pembebasan atau ganti rugi tanah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pembebasan Tanah berpedoman kepada peraturan-peraturan yang berlaku berdasarkan azas musyawarah dan harga umum
setempat.

Dalam menetapkan besamya ganti rugi harus diperhatikan pula tentang:
a.  lokasi dan faktor-faktor strategis lainnya yang dapat mempengaruhi harga tanah.  Demikian pula dalam menetapkan ganti rugi atas bangunan dan tanaman harus berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Pertanian setempat.
b.  bentuk ganti rugi dapat berupa uang, tanah dan atau fasilitas-fasilitas lain.
c.  yang berhak atas ganti rugi itu ialah mereka yang berhak atas
tanah/bangunan/tanaman yang ada di atasnya, dengan berpedoman kepada hukum adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan kebijaksanaan Pemerintah.

Pasal 11.
  (1)  Pemerintah Daerah setempat berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pembebasan tanah dan pemberian ganti rugi.
(2)  Pembebasan tanah untuk keperluan swasta pada azasnya harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemberian ganti rugi dengan berpedoman kepada azas musyawarah.

Ingin tau kliki disini permendagri_15_1975_ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah

Read Full Post »

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1973


TENTANG


ACARA PENETAPAN GANTI KERUGIAN OLEH PENGADILAN TINGGI SEHUBUNGAN DENGAN PENCABUTAN HAK HAK ATAS TANAH DAN BENDA BENDA YANG ADA DIATASNYA

 

Terhadap keputusan mengenai jumlah ganti kerugian yang tidak dapat diterima karena dianggap kurang layak, sehubungan dengan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang , ada diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288), dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi.

Mau tau lebih banyak Klik disini pp_39_1973_acara penetapan ganti kerugian oleh Pengadilan Tinggi

Read Full Post »

Older Posts »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.