Feeds:
Tulisan
Komentar

Tulisan terkirim dikaitan (tagged) ‘Tanah Terlantar’

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 24 TAHUN 2002
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1998 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

 

Pasal 8
(1) Jangka waktu minimal untuk dilakukan identifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
a. Hak Milik, 5 (lima) tahun;
b. Hak Guna Usaha, 5 (lima) tahun;
c. Hak Guna Bangunan, 3 (tiga) tahun;
d. Hak Pakai, 3 (tiga) tahun;
e. Hak Pengelolaan, 5 (lima) tahun;
sejak diterbitkannya sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan.

(2) Jangka waktu identifikasi terhadap penguasaan tanah oleh perusahaan berdasarkan :
a. Izin lokasi/SIPPT, 1 (satu) tahun sejak surat keputusan perpanjangan yang terakhir;
b. Pencadangan tanah/SP3L dan Rekomendasi Bupati/Walikota, sejak berlakunya keputusan ini.
(3) Dalam melaksanakan identifikasi terhadap bidang tanah yang telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapat menentukan prioritas jenis hak atas tanah yang akan diidentifikasi sesuai dengan kondisi daerah setempat atau petunjuk Kepala Badan Pertanahan Nasional.
(4) Jangka waktu pelaksanaan identifikasi terhadap Hak Milik yang ber-asal dari Hak Milik Adat, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 22
(1) Kepala Badan Pertanahan Nasional atas usul Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi menetapkan bidang tanah sebagaimana dimaksud Pasal 20 sebagai Tanah Terlantar.
(2) Sebelum mengeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Pemegang Hak Atas Tanah atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah diberikan kesempatan untuk mengalihkan Hak Atas Tanah atau dasar penguasaan tanah dalam waktu 3 (tiga) bulan melalui pelelangan umum sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998.
(3) Tanah yang sudah dinyatakan sebagai tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, untuk dilaksanakan pengaturan lebih lanjut dalam rangka pendayagunaannya.

Pasal 23
(1) Pengaturan pendayagunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) berupa :
a. Kemitraan;
b. Redistribusi tanah;
c. Konsolidasi tanah;
d. Pemberian hak atas tanah kepada pihak lain.
(2) Pelaksanaan Pengaturan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Terhadap obyek tanah terlantar yang pengaturannya melalui proses redistribusi tanah, konsolidasi tanah dan pemberian hak pada pihak lain, kepada bekas pemegang hak atas tanah atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanahnya diberikan ganti rugi sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998.

Detailnya klik disini kep_kbpn_24_2002

Berdasarkan aturan ini masyarakat yang mengetahui adanya data tanah terlantar dapat menyampaikan informasinya kepada Kantor Pertanahan dengan ditembuskan kepada Bupati/ Walikota agar tanah dimaksud dapat dimasukkan dalam kategori tanah terlantar.

Read Full Post »

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR  4  TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENERTIBAN TANAH TERLANTAR

 

Ringkasan :

1. Penertiban tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini  dilakukan dengan tahapan :
a.  inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar;
b.  identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar;
c.  peringatan terhadap pemegang hak;
d.  penetapan tanah terlantar.

2. Apabila  hasil  identifikasi  dan  penelitian  tanah terindikasi terlantar disimpulkan  terdapat  tanah yang diterlantarkan, Kepala Kantor Wilayah memberitahukan kepada pemegang hak dan sekaligus memberikan peringatan.

3.  Peringatan  dimaksud , merupakan peringatan  tertulis pertama, agar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat peringatan tersebut, pemegang hak mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya atau dasar penguasaannya.

4.  Dalam surat peringatan pertama , disebutkan hal-hal konkret  yang  harus  dilakukan  oleh  pemegang  hak dan sanksi  yang dapat dijatuhkan apabila pemegang hak tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan dimaksud.

5.  Apabila pemegang hak  tidak melaksanakan peringatan  pertama,  setelah  memperhatikan  kemajuan  peringatan  pertama,  Kepala  Kantor  Wilayah memberikan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan pertama.

6.  Apabila pemegang hak  tidak melaksanakan peringatan  kedua,  setelah  memperhatikan  kemajuan  peringatan  kedua,  Kepala  Kantor  Wilayah memberikan peringatan tertulis ketiga yang merupakan peringatan terakhir, dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan kedua.

7.  Tindakan konkret yang harus dilakukan Pemegang Hak sebagaimana dimaksud, antara lain :
a.   mengusahakan, menggunakan, dan memanfaatkan  tanahnya sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya;
b.  dalam  hal  tanah  yang  digunakan  tidak  sesuai  dengan  sifat  dan  tujuan  pemberian haknya,  pemegang  hak  harus  mengajukan  permohonan  perubahan  hak  atas  tanah kepada Kepala sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
c.  mengajukan  permohonan  hak  untuk  dasar  penguasaan  atas  tanah  mengusahakan, menggunakan,  atau memanfaatkan  tanahnya  sesuai  dengan  ijin/keputusan/surat  dari pejabat yang berwenang.

8.  Sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  pemegang  hak,  tanah  hak  atau  dasar  penguasaan  atas  tanahnya  ditetapkan menjadi  tanah  terlantar,  yang  sekaligus hapus haknya, putus hubungan hukum, dan  tanahnya ditegaskan dikuasai langsung oleh negara.

9. Kriteria tidak mematuhi peringatan antara lain :
a.  tidak menggunakan tanahnya sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya;
b.  masih  ada  tanah  yang  belum  diusahakan  sesuai  dengan  Surat Keputusan  atau  dasar penguasaan tanah;
c.  masih ada tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan Surat Keputusan atau dasar penguasaan tanah;
d.  tidak ada tindak lanjut penyelesaian pembangunan;  
e.  penggunaan  tanah  tidak sesuai dengan Surat Keputusan atau dasar penguasaan  tanah; atau
f.    belum mengajukan permohonan hak untuk dasar penguasaan tanah.

10.  Tanah  yang  diusulkan  untuk  ditetapkan  sebagai  tanah  terlantar  kepada  Kepala dinyatakan dalam keadaan status quo sejak tanggal pengusulan sampai diterbitkan penetapan tanah terlantar.

11.  Tanah  terlantar berstatus quo  tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas tanah dimaksud.

12. Tanah negara bekas  tanah  terlantar yang ditetapkan oleh Kepala,  dikuasai  langsung  oleh  negara  dalam  hal  ini  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia, merupakan Tanah Cadangan Umum Negara yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui:
a.  Reforma Agraria;
b.  Program strategis negara; dan
c.  Cadangan negara lainnya.

13.  Tanah  yang  telah  ditetapkan  sebagai  tanah  terlantar,  dalam  jangka waktu  paling  lama  1 (satu) bulan  sejak ditetapkannya keputusan penetapan  tanah  terlantar, wajib dikosongkan oleh  bekas  Pemegang  Hak  atas  benda-benda  di  atasnya  dengan  beban  biaya  yang bersangkutan.  

14.  Apabila  bekas  Pemegang  Hak  tidak memenuhi  kewajiban, maka benda-benda di atasnya tidak lagi menjadi miliknya dan dikuasai langsung oleh Negara.

15.  Kepala Kantor Wilayah menyusun  laporan pelaksanaan penertiban  tanah  terlantar  secara berkala setiap bulan, triwulan dan tahunan, dan disampaikan kepada Kepala.

16.  Pelaksanaan  penertiban  tanah  terlantar  dilaporkan  secara  berkala  oleh  Kepala  kepada Presiden.

Peraturan ini terkait erat dengan Program LARASATI. Yang menjadi pertanyaan sejauh mana peringatan-peringatan yang telah disampaikan kepada pemegang hak atas tanah. Apakah Panitia C telah terbentuk disetiap kantor wilayah, dan sejauhmana pendataan tanah terlantar tersebut telah dilakukan. Harapan kita tentunya data-data dimaksud juga dapat disampaikan kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota sehingga dapat dimanfaatkan seperlunya.

Detailnya klik disini perkbpn_04_2010_tanah terlantar

Read Full Post »

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2010


TENTANG

PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Ringkasan :

1. Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

2. Tidak termasuk obyek penertiban tanah terlantar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
a. tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atas nama perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya; dan

b. tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah berstatus maupun belum berstatus Barang Milik Negara/Daerah yang tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya.

3. Apabila berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disimpulkan terdapat tanah terlantar, maka Kepala Kantor Wilayah memberitahukan dan sekaligus memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pemegang Hak.

4. Tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar, apabila merupakan keseluruhan hamparan, maka hak atas tanahnya dihapuskan, diputuskan hubungan hukumnya, dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

5. Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya keputusan penetapan tanah terlantar, wajib dikosongkan oleh bekas Pemegang Hak atas benda-benda di atasnya dengan beban biaya yang bersangkutan.

6. Apabila bekas Pemegang Hak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada point 5, maka benda-benda di atasnya tidak lagi menjadi miliknya, dan dikuasai langsung oleh Negara.

Detailnya klik disini pp_11_2010_penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar atau disini

Read Full Post »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.