DAFTAR ISI
1. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantietijdlijke Bijzondere Strafbepalingen dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1952 Tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, dan Pajak Kekayaan;
3. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1953 Tentang Pengawasan Orang Asing;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1953 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1953 Tentang Penetapan Peraturan Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950 tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang RIS sebagai Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1953 Tentang Penetapan Peraturan Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap dalam Dinas Ketentaraan sebagai Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1953 Tentang Perlakuan Terhadap Anggota Angkatan Perang yang Diberhentikan dari Dinas Ketentaraan Karena Tidak Memperbaharui Ikatan Dinas;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1953 Tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela;
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1953 Tentang Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang;
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1953 Tentang Akibat-Akibat dari pada Undang-Undang tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang Untuk Tetap dalam Dinas Ketentaraan;
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1953 Tentang Merawat Orang-Orang Miskin dan Orang-Orang yang Kurang Mampu;
13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1953 Tentang Perubahan Bea Pembubaran yang Ditetapkan dalam Pasal 5 ayat 2 Jachtordonnantie Java En Madura 1940;
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1953 Tentang Pengesahan Perjanjian Pinjaman Tambahan Republik Indonesia dengan Export Import Bank Of Washington;
15. Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1953 Tentang Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Republik Suriah;
16. Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1953 Tentang Pembubaran Komisi Urusan Perburuhan;
17. Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1953 Tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan;
18. Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1951 Untuk Membatasi Masa Berlakunya Undang-Undang Pajak Peredaran 1950 sebagai Undang-Undang;
19. Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Mengadakan Pajak Peredaran 1950 dan Undang-Undang Darurat Nomor 38 Tahun 1950;
20. Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Larangan untuk Mempergunakan dan Memasukan dalam Peredaran Uang Perak Lama yang Dikeluarkan Berdasarkan Indische Muntwet 1912 sebagai Undang-Undang;
21. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penghentian Berlakunya Indische Muntwet 1912 dan Penetapan Peraturan Baru tentang Mata Uang sebagai Undang-Undang;
22. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1951 Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Opsenten atas Beberapan Macam Cukai sebagai Undang-Undang;
23. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1951 Tentang Pengenaan Tambahan Opsenten atas Bensin dan sebagainya Sebagai Undang-Undang;
24. Undang-Undang Darurat Nomor 30 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1953 Tentang Pengenaan Tambahan Opsenten atas Bensin sebagainya sebagai Undang-Undang;
25. Undang-Undang Darurat Nomor 31 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1950 Tentang Pengubahan Undang-Undang Postspaarbank sebagai Undang-Undang;
26. Undang-Undang Darurat Nomor 32 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1951 Tentang Pengubahan dan Penambahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944 sebagai Undang-Undang;
27. Undang-Undang Darurat Nomor 33 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952 Tentang Pemungutan Pajak Verponding;
28. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat;
29. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi;
30. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
31. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Imigrasi;
32. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955 Tentang Kependudukan Orang Asing;
33. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri;
34. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat;
35. Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
36. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1957 Tentang Perubahan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956;
37. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 Tentang Peraturan Pajak Daerah;
38. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
39. Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1957 Tentang Pajak Bangsa Asing 1957;
40. Undang-Undang Darurat Nomor 72 Tahun 1957 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri;
41. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir;
42. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958 Tentang Penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
43. Undang-Undang Darurat Nomor 57 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1952 Tentang Menambah dan Mengubah Undang-Undang Bea Berat Barang (Goederengeld Ordonnantie) serta Peraturan Bea Berat Barang (Algemeen Goederengeld Reglement) sebagai Undang-Undang;
44. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1959 Tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah;
45. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1959 Tentang Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera;
46. Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan;
47. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
48. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Diatasnya;
49. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
50. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap;
51. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal;
52. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
53. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
54. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;
55. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
56. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun;
57. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;
58. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman;
59. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
60. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang;
61. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
62. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991;
63. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
64. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil;
65. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;
66. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah;
67. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak;
68. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
69. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika;
70. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
71. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
72. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
73. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
74. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
75. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;
76. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
77. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
78. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang;
79. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
80. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
81. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
82. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
83. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
84. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
85. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Pajak;
86. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
87. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan;
88. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagai Undang-Undang;
89. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
90. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
91. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
92. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
93. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;
94. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Econoic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) atau 2;
95. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
96. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
97. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
98. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
99. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
100. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
101. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;
102. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
103. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
104. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
105. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
106. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana;
107. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;
108. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
109. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
110. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara;
111. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;
112. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara;
113. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara;
114. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
115. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
116. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
117. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
118. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
119. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
120. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
121. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
II. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1959 Tentang Pajak Hasil Bumi;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 Tentang Sumpah Jabatan Notaris;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1956 Tentang Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan Konsesi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan Pharmasi Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan Asuransi Kerugian Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan Bank di Indonesia Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/ Perkebunan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan di Indonesia Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1960 Tentang Nasionalisasi Perusahaan NV. KPM di Indonesia;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1960 Tentang Nasionalisasi NV. Semarangsche Stoomboot en Prauwen Veer dan NV. Semarang Veer;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1960 Tentang Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan Bank di Indonesia Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1964 Tentang Peruntukan dan Penggunaan Tanah-Tanah untuk Lalu Lintas Kereta Api dalam Wilayah Jakarta Raya;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 Tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-Benda Diatasnya;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 Tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/ Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 Tentang Tarif Biaya Tera;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera atau ditera ulang dan penjelasanya;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/ Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Tarif Biaya Tera;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1988 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Standar Nasional Satuan Ukuran;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1991 Tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito dan Tabungan;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1992 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentng Hak Keuangan/ Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/ Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian;
36. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan;
37. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah;
38. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Waralaba;
39. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
40. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
41. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997 Tentang Pelaporan dan Pemberitahuan Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan;
42. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1997 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan;
43. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
44. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Tatacara Penyitaan dalam Rangka Penagihan dengan Surat Paksa;
45. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Tatacara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
46. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Penyanderaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
47. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 Tentang Pelimpahan Urusan Bidang Kehutanan;
48. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
49. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu;
50. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan;
51. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat Daerah;
52. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;
53. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/ Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya;
54. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
55. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan;
56. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
57. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
59. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
60. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
61. Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;
62. Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua;
63. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/ Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah;
64. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM;
65. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
66. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus Yang Dibentuk Pemerintah;
67. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri;
68. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan;
69. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Sensor Film di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
70. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia
71. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan;
72. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup;
73. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
74. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan;
75. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Luar Negeri;
76. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 Tentang Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
77. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
78. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional;
79. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2002 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Sosial;
80. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Pertanian;
81. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2002 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
82. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan;
83. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2002 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara yang Berlaku pada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
84. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan;
85. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
86. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Pertanian;
87. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah;
88. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
89. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
90. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
91. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
92. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Perhubungan;
93. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika;
94. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
95. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
96. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;
97. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
98 . Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
99. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan HAM;
100. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
101. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara;
102. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan;
103. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;
104. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
105. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;
106. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
107. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia Departemen Kesehatan;
108. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur dari Wilayah Kota Langsa ke Wilayah Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur;
109. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
110. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
111. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
112. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Sosial;
113. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2007 Tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perindustrian;
114. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2007 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
115. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan;
116. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka;
117. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan HAM;
118. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang berlaku pada Departemen Kehutanan;
119. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika;
120. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara;
121. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
122. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
123. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
124. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
125. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan;
126. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perdagangan;
127. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang Bertolak ke Luar Negeri;
128. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan;
129. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika;
130. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kesehatan;
131. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi;
132. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah;
133. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Tatacara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang;
134. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan HAM;
135. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
136. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
137. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik;
138. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus;
139. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri;
140. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara;
141. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan;
142. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah-Tanah Terlantar;
143. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Taris atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional;
144. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang;
145. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;
146. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
147. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
148. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat dan Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
149. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
150. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
151. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
152. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 Tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olah Raga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
153. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan;
154. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta;
3. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum atau 2;
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2005 Tentang Penghapusan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur atau 2;
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Peraturan Presiden atau 2;
10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar atau 2;
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang Dan Inspektur Minyak Dan Gas Bumi atau 2;
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana;
16. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
18. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban;
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan;
20. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN);
1. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat;
2. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1980 Tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha Dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;
3. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1980 Tentang Kebijaksanaan Mengenai Pencetakan Sawah;
4. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1989 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1988 Tentang Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja;
5. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 Tentang Penggunaan Tanah bagi Pembangunan Kawasan Industri;
6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1992 Tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha Dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;
7. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal;
9. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1993 Tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing;
10. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
11. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri;
12. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 87 Mengenai Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi atau 2;
13. Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal;
14. Keputusan Presiden Nomor 189 Tahun 1998 Tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1995;
15. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
16. Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 Tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;
17. Keputusan Presiden Nomor 151 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2000;
18. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia;
19. Keputusan Presiden Nomor 151 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2000;
20. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan;
21. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau 2;
22. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 Tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Besar Dengan Syarat Kemitraan;
23. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen atau 2;
24. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan;
25. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
26. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap;
27. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perizinan Atau Perjanjian Di Bidang Pertambangan Yang Berada Di Kawasan Hutan;
28. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan;
29. Keputusan Presiden Nomor 51/M Tahun 2005;
30. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program Dan Reformasi;
VI. PERATURAN LEMBAGA TINGGI NEGARA
A. PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
1. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;
2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyegelan dalam Rangka Pemeriksaan;
5. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 Tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada Diatasnya;
2. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pemberdayaan Usaha Menengah atau 2;
3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
4. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Indonesia;
1. Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria;
2. Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak-Hak Concessie dan Sewa Untuk Perusahaan Kebun Besar;
3. Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961 Tentang Peraturan Tanda-Tanda Batas Tanah-Tanah Hak;
4. Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961 Tentang Bentuk Akta;
5. Peraturan Menteri Agraria Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom dan Lain-lain yang Aktanya Belum Diganti;
6. Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 Tentang Permintaan Dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah;
7. Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Pembebanan dan Pendaftaran Hypotheek serta Credietverband;
8. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas Tanah;
9. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 24 Tahun 1963 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah-Tanah yang Sudah Ditanami Tanaman Keras dan Tanah-Tanah yang sudah Diusahakan Sebagai Tambak;
10. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 4 Tahun 1964 Tentang Penetapan Perimbangan Khusus dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil;
11. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 6 Tahun 1964 Tentang Pendaftaran Hak-Hak di Daerah-Daerah Dimana Pendaftaran Tanah Belum Diselenggarakan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
12. Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pedoman-Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
13. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 Tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 Tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah oleh Pihak Swasta;
16. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Bentuk Dan Tatacara Pengisian Serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun;
17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah Serta Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun;
18. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Kewenangan Penanda Tanganan Buku Tanah Dan Sertipikat;
19. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1990 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Guna Usaha Kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi;
20. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya;
21. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah;
22. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1995 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya;
23. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Hak atas Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal;
24. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum;
25. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Pengukuran Dan Pemetaan Untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah;
26. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing;
27. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
28. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Perubahan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas Tanah untuk Rumah Tinggal yang Diberi Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik;
29. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan;
30. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi;
31. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
32. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
33. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
35. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.04/2006 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/KMK.04/2005 Tentang Tata Laksana Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Bea Cukai;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
40. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2007 Tentang Larangan Ekspor Pasir, Tanah dan Top Soil;
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.03/2007 Tentang Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
42. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
43. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 Tentang Pengawasan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 Tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
47. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
48. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan;
49. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan
49. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2009 Tentang LARASITA Badan Pertanahan Nasional;
50. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
51. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
52. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.02/2009 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan;
53. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 Tentang Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto;
54. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat;
55. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar;
56. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.03/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 Tentang Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto;
57. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 Tentang Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
58. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 Tentang Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
59. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Bangsa Asing/ Cina;
60. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
1. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
2. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Karena Hibah Wasiat dan Waris;
3. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaporan atau Pemberitahuan Peralihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan;
4. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pemberian Pengurangan dan Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
5. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Retribusi Daerah Beserta Sanksi Administrasinya;
6. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak Daerah beserta Sanksi Administrasinya;
7. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan Dan Nilai Jual Tenaga Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik Berasal Dari Bukan PLN Atau Bukan Berasal Dari Sumber Lain Dan/Atau Yang Dihasilkan Sendiri;
9. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
10. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan;
12. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyegelan Dalam Rangka Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan;
13. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan Retribusi Daerah yang Terutang;
14. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Dokumen Lain yang Dipersamakan, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan;
16. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penagihan dengan Surat Paksa, Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus;
17. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Piutang Retribusi Daerah;
18. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
19. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 30 tahun 2012 Tentang Penetapan Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Program Jamkesmas dan Jampersal pada RSUD Idi dan RSRM Peureulak serta pada Puskesmas dan Jaringannya dalam Kabupaten Aceh Timur
IX. QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
1. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Retribusi Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Retribusi Surat Keterangan Izin Tempat Usaha Bukan HO;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Pembagian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 1995 Tentang Bea Balik Nama Pemindahan Hak Sewa/ Pakai Bangunan/dan Tanah Milik Pemda;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 1995 Tentang Kerjasama Pemda dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Pajak Hiburan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pajak Hotel dan Restoran;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Trayek;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Retribusi Terminal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Pengusahaan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Gangguan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelelangan Ikan dan Hasil Perairan Lainnya;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Retribusi Tanda Pendaftaran Usaha Bidang Infokom;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pemakaian Pasar Hewan dan Pemeriksaan Hewan;
28. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
29. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pengukuran dan Pendaftaran Kapal serta Izin Berlayar;
30. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Peternakan;
31. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Perubahan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
32. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor;
33. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Idi;
34. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Rehab Medik;
35. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta Kelahiran;
36. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pemberian Izin dan Pungutan Retribusi atas Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
37. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pemerintahan dengan Sistem Tahun Jamak (Multy Years) Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2009 – 2011;
38. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rumah Daerah dan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
39. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
40. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
41. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
42. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak-Pajak Daerah;
1. Keputusan Menteri Muda Agraria Nomor Sk.322/Ka/1960 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960;
2. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Batas Usia Pejabat Pembuat Akta Tanah;
3. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Kawasan Industri;
4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 1989 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Pemberian Konfirmasi Pencadangan Tanah, Izin Lokasi Dan Pembebasan Tanah, Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya Untuk Kawasan Industri;
5. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21/Kbpn/1989 Tentang Perubahan Hak Pakai Menjadi Hak Milik Atas Tanah-Tanah Yang Telah Diberikan Kepada Para Transmigran;
6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum Dan Absentee/Guntai;
7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Guna Bangunan Induk Parsial Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Kawasan Industri, Dan Pemecahannya Untuk Perusahaan Industri;
8. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penggantian Sertipikat Hak Atas Tanah;
9. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1993 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
10. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
11. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) Dan Rumah Sederhana (RS);
12. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah;
13. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Perubahan Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Dan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Pakai;
14. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah atau 2;
15. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Tinggal;
16. Keputusan Bersama Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Direktur Jenderal Pajak Nomor SKB-2/1998/KEP-179/1998 Tentang Laporan Bulanan Pembuatan Akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pemberitahuan Bulanan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya;
17. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
18. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Norma Dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1351/MENKES/SK/XII/2004 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1173/MENKES/SK/X/1998 Tentang Penunjukkan Laboraturium Pemeriksaan Psikotropika & Narkotika;
20. Surat Edaran Menteri Negara Agraria Nomor 410-1293 Perihal Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi;
21. Peraturan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1967 Tentang Penggunaan Tanah Di Daerah Transmigrasi Dan Hak-Hak Atas Tanah Untuk Para Transmigran Dan Keluarganya;
22. Peraturan Direktur Jenderal Agraria Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Penyelenggaraan Izin Pemindahan Hak atas Tanah;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-170/PJ/2002 Tentang Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000;
24. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 7/PJ/2011 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
1. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur Tentang Pajak Air Tanah;
2. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur Tentang Pajak Hotel;
3. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
4. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur Tentang Pajak Penerangan Jalan;
5. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur Tentang Pajak Reklame;
6. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur Tentang Pajak Sarang Burung Walet;
7. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur Tentang Retribusi Izin Gangguan;
8. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
9. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
10. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur Tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
11. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur Tentang Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus;
12. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur Tentang Pajak Restoran;
XII. SOSIALISASI PERATURAN BUPATI
1. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Timur Tentang Bentuk dan Isi Nota Perhitungan, Surat Ketetapan Pajak Daerah, dan Surat Tagihan Pajak Daerah;
2. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Timur Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak Daerah dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Daerah, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pajak Daerah;
3. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Timur Tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
4. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Timur Tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Daerah;
5. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Timur Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
6. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Timur Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
7. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Timur Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
8. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Timur Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah;
1. Les Miserables (part 1); (part 2); (part 3)
2. Madonna Sang Pastor (Bag 1 Satu); (L. Bag 1 Satu); (L. Bag 2 Satu);
3. Di Tepi Sungai Piedra Aku Duduk dan Menangis (part 1);
4. Leo African (Bag.1);
5. Putri Tuhan (Bag.1); (Lanjutan Kedua);
6. Rahasia Michel Angelo’s (Bag.1);
7. Ebook Alistair Mcleain;
8. Ebook Novel SB. Chandra;
9. Ebook Dan Brown;
10. Ebook Alfred Hitchock;
11. Ebook Agatha Christie;
12. Ebook Eiji Yoshikawa;
1. Kerjasama Bangun Guna Serah, Solusi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
2. Kapankah Menara SUTET PLN dijadikan Objek Pajak PBB dan Objek Retribusi IMB?;
4. Merevisi Qanun Pajak Penerangan Jalan Untuk Membiayai Penerangan Jalan;
5. Kanwil DJP Mulai Kenakan PBB Bagi Menara BTS;
7. Sekilas Mengenai Strategi Pak Harto Mempertahankan Kekuasaan;
8. Pergolakan Jiwa;
9. Membangun Negeri Tanpa Korupsi, Mungkinkah?;
11. Jaringan Telekomunikasi Kita Telah Dikuasai Kekuatan Asing;
12. Masukan ATSI Mengenai Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Tak Diakomodir;
13. NJOP PBB sebagai Dasar Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
14. Ada apa dengan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5/SE/IV/2013 tentang Pendaftaran Tanah atau Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah ?
2. Selamat Jalan Jenderal Besar H.M. Soeharto;
4. Sekelumit Info, Menara BTS Dalam Kabupaten Aceh Timur;
5. Pemkab Aceh Timur terus Berupaya Meningkatkan Penerimaan PAD;
8. Lomba PBB di Kabupaten Aceh Timur;
9. Data Rincian Wajib Pajak PBB Kabupaten Aceh Timur;
10. Masyarakat Dihimbau Mendaftarkan Diri menjadi Wajib Pajak;
11. Cara Menghitung Penetapan Biaya Rekening Lampu Jalan oleh PLN;
12. Dilema Pajak Penerangan Jalan dan Kewajibannya;
13. Perhitungan DBH SDA Migas;
14. Daftar Pertama – Kumpulan Undang-Undang;
15. Kiat Menyusun Perda/Qanun Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Seluler;
16. Mendidik Anak;
17. MoU antara Badan Pemeriksa Keuangan dengan Lembaga Penegakan Hukum;
19. Selamat Idul Fitri 1432 H;
20. Alamat Kantor Operator Jaringan Telekomunikasi;
21. Alamat Situs dan Blog Ebook Gratis;
22. Pandangan-Pandangan Pram Tentang Aceh;
23. Sekilas Tentang Pramoedya Ananta Toer;
24. Abdul Latief Sukses Bisnis Dengan Gaya Trendi dan Modis;
25. Dirgahayu Republik Indonesia Ke 66;
Kamoenyo 